Bagikan Juga!!

Kematian Maternal Dan Kematian Perinatal Di Indonesia

Kematian Maternal Dan Kematian Perinatal Di Indonesia
Kematian Maternal Dan Kematian Perinatal Di Indonesia
Kematian Maternal Dan Kematian Perinatal Di Indonesia - Pada saat ini tidak ada angka yang tepat mengenai kematian maternal untuk indonesia atau untuk suatu wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem pendaftaran wajib untuk kelahiran dan kematian di negara kita. Menurut taksiran kasar, angka kematian maternal ialah 6 - 8 per 1.000 kelahiran, angka ini sangat tinggi apabila dibandingkan dengan angka-angka di negara-negara maju, yang berkisar antara 1,5 dan 3 per 10.000 kelahiran hidup. Angka-angka yang dewasa ini tersedia ialah angka-angka dari rumah sakit di beberapa daerah, yang selain menerima wanita untuk persalinan, yang telah mendaftarkan diri lebih dahulu (booked case), menerima pula penderita-penderita yang dikirim dari daerah sekitarnya karena kesukaran dalam persalinan.Perbedaan dalam angka-angka dari beberapa rumah sakit untuk sebagian besar disebabkan oleh perbedaan jumlah dalam persen antara booked cases dan kasus-kasus darurat. Kasus-kasus darurat umumnya terdiri atas mereka mula-mula persalinannya dihadiri oleh dukun, akan tetapi karena kesulitan, dikirim ke rumah sakit . Tidak jarang mereka ini terlambat dibawa, malahan kadang-kadang mereka datang ke rumah sakit hanya untuk meninggal.Tabel di bawah ini memperlihatkan angka kematian maternal dalam tabel 1-2 jauh lebih rendah daripada angka-angka tabel 1-1, namun angka-angka itu masih lebih tinggi daripada angka-angka kematian maternal di negara-negara maju. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lain diluar pelayanan kebidanan yang memegang peranan dalam penentuan angka tersebut. Faktor-faktor itu ialah kekurangan gizi dan anemi, paritas tinggi, dan usia lanjut pada ibu hamil, khususnya di Jawa , anemi sering ditemukan pada wanita hamil.

Pada tahun 1988 kematian maternal di Indonesia diperkirakan 450 per 100.000 kelahiran hidup ( dari Simposium Nasional Kesejahteraan Ibu pada tanggal 29 Juni 1988). Angka tersebut yang tertinggi di negara ASEAN ( 5 - 142 per 100.000) dan 50 - 100 kali lebih tinggi dari angka kematian maternal di negara maju. Dewasa ini dilancarkan di seluruh dunia , khususnya di negara berkembang gerakan Safe Motherhood, untuk mengamankan para ibu hamil, melahirkan, dan sesudahnya, menuju ke keluarga sehat dan sejahtera.

Di indonesia tersebut bukan suatu hal yang baru dan telah diuraikan didepan dalam bentuk diadakannya " Balai Kesejahteraan Ibu Dan Anak " ( BKIA ) sejak tahun 1950 - an. Melihat masih tingginya kematian maternal , gerakan safe motherhood di indonesia ditanggapi dengan simposium " Kesejahteraan Hidup " yang dibuka oleh Presiden Suharto sendiri.Hal ini mempunyai dampak yang cukup berarti, kemudian di tangani oleh pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan , Menteri Negara Urusan Peranan Wanita , Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Pada akhir simposium " Kesejahteraan Ibu " ada 17 kelompok masyarakat dan instansi pemerintah yang menandatangani mendukung gerakan kesejahteraan ibu tersebut yaitu : Kowani, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Tim Penggerak PKK, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, DPR RI Komisi VIII, Perwakilan Daerah. Dengan ditandatangani simposium Kesejahteraan ibu itu, usaha antara lain menurunkan kematian maternal diharapkan dtangani secara gotong royong oleh semua pihak yang mempunyai  kaitan dengan kesejahteraan ibu. Waktu akan menilai apakah kita dapat menurunkan angka kematian maternal di Indonesia.

Angka kematian perinatal yang terdapat dalam kepustakaan Indonesia ialah seperti juga angka angka kematian maternal, diperoleh dari rumah-rumah sakit yang selain menerima persalinan dari booked cases , juga menerima banyak kasus darurat, sehingga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dalam masyarakat.Angka tersebut dirumah-rumah sakit berkisar antar 77,3 sampai 137,7 per 1000. Hans E Monintja ,yang mempelajari angka-angka kematian perinatal tersebut, sampai pada kesimpulan berikut :

  • Lebih separuh dari kematian perinatal ialah bayi lahir mati.
  • Angka kematian perinatal pada bayi berat badan lahir rendah lebih daripada 2x angka kematian bayi cukup bulan.
  • Kematian 24 jam pertama kira-kira 37% dari angka kematian neonatal dini.

Perkembangan Dalam Tahun-Tahun Terakhir


Bahwa pelayanan kebidanan yang adekuat hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, ternyata berlaku pula untuk bagian-bagian lain dari pelayanan kesehatan. Hanya mereka yang tinggal di kota-kota dan cukup mampu yang memperoleh pelayanan sempurna, sedang untuk sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal didaerah pedesaan, pelayanan yang adekuat tidak sampai pada mereka. Keadaan ini melahirkan konsep pusat kesehatan masyarakat . pusat ini diadakan di ibukota kecamatan dan bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang preventif dan kuratif, aktifitas mencakup pengobatan penyakit , kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, higiene dan sanitasi, perbaikan gizi, penyuluhan kesehatan, kesehatan gigi, kesehatan mental, kesehatan sekolah, penyelenggaraan laboratorium sederhana, perawatan kesehatan masyarakat, pengumpulan data untuk keperluan evaluasi dan perencanaan . Pembentukan pusat kesehatan masyarakat ( Puskesmas) dimulai pada pelita I (1969-1974) , akan tetapi baru berkembang pesat dalam pelita II ( 1974-1979 ) . Pada pertengahan 1979 terdapat 4.353 puskesmas , disamping itu terdapat 6.593 puskesmas pembantu. Dewasa ini jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu ditingkatkan , diadakan pula puskesmas keliling dan fasilitas perawatan.

Usaha lain yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan ialah penertiban pendidikan tenaga-tenaga paramedik. Dalam perkembangan aktivitas-aktivitas dalam berbagai bidang telah diadakan kesehatan telah diadakan banyak jenis pendidikan yang beraneka ragam tenaga dengan kemampuan yang sangat terbatas. Karena hal ini dianggap tidak efisien dan banyak pendidikan lebih berorientasi ke klinik, direncanakanlah pendidikan dasar dalam bidang kesehatan untuk menghasilkan perawat kesehatan yang lebih berorientasi ke kebutuhan masyarakat. Tenaga ini dididik 3 tahun sesudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan bersifat serba guna. Sesudah pendidikan ini, terbuka kemungkinan untuk melanjutkan kearah keahlian tertentu, misalnya untuk menjadi bidan. Dalam pendidikan Perawat Kesehatan diberikan mata pelajaran KIA , termasuk pelayanan kebidanan dengan baik dalam batas-batas tertentu. Direncanakan bahwa Perawat Kesehatan banyak diperlukan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Oleh karena itu, pendidikannya disebarluaskan diseluruh Indonesia.

Masalah pelayanan kesehatan yang tidak merata ternyata merupakan suatu masalah yang terdapat di banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam hubungan ini pada pertengahan dasawarsa 70 berkembang gagasan yang disponsori oleh WHO yang pokoknya memberi pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat dengan partisipasi masyarakat.Tujuan Primary Health Care ialah memajukan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pelayanan ini harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam keseluruhan , dan erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas dalam pendidikan, pertanian, perbaikan gizi, penyediaan obat-obat esensial, dan lain-lain.Partisipasi masyarakat harus tercermin dalam pengambilan keputusan, penyediaan dana kesehatan, dan pelaksanaan kesehatan, dan pelaksanaan sehari-hari. Tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga harus merasa bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatannya sendiri sebaik-baiknya.

Di Indonesia Primary Health Care berbentuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau PKMD, dan dimulai pada tahun 1975 . Akan tetapi, sebelumnya , gagasan serupa sudah direalisasikan dalam kurang lebih 200 desa di Indonesia.

Dalam banyak desa sudah ada Lembaga Sosial Desa sebagai badan yang dibentuk oleh masyarakat desa. Badan ini adalah milik masyarakat desa dan bukan aparat dari pamong praja,  walaupun bekerja erat dengan pamong praja dan instansi-instansi pemerintah lainnya.Tugas lembaga itu ialah melaksanakan koordinasi atas usaha-usaha pembangunan dalam berbagai bidang , seperti pendidikan, pertanian, pemasaran, dan lain-lain. PMKD diselenggarakan dalam rangka kerja sama dalam Lembaga Sosial Desa. Tenaga-tenaga sukarela yang memenuhi persyaratan tertentu dipilih dan mendapat pendidikan serta pelatihan selama 4 bulan sebagai persiapan untuk menyelenggarakan tugas dalam bidang " pemberian pertolongan pertama, pengobatan penyakit-penyakit ringan, penyuluhan dalam hal gizi, higiene sanitasi, KIA, dan sebagainya, dan untuk bekerja sama dengan mereka yang berusaha dalam keluarga berencana , pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain guna meningkatkan taraf kehidupan di desa. Pembiayaan aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan mengadakan dana sehat , yang merupakan semacam asuransi bagi penduduk desa.

Secara teknis, Prokesa dibina oleh Perawat Kesehatan, dan tenaga yang terakhir ini merupakan pula saluran sistem rujukan dari desa ke puskesmas dan terus ke rumah sakit kabupaten. Dalam tahun 1989 pada tiap Rumah Sakit Kabupaten ditempatkan seorang spesialis penyakit dalam, seorang spesialis bedah, seorang spesialis kebidanan dan kandungan, dan seorang spesialis kesehatan anak. Tenaga-tenaga tersebut akan diperbanyak dan diperkuat dengan tenaga penunjang seperti spesialis radiologi, patologi, laboratorium klinik , dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan jangkauan upaya kesehatan, pemerintah telah mendirikan dan menyebarluaskan Puskesmas lengkap dengan sarana dan tenaganya satu puskesmas untuk 30.000 penduduk dan satu Puskesmas Pembantu untuk 18.000 penduduk. Untuk daerah terpencil atau sulit di jangkau diadakan Puskesmas Keliling berupa perahu bermotor atau kendaraan bermotor beroda. Dari dua survey rumah tangga ( SRT ) 1980 dapat dilihat bahwa yang merasa sakit dan dapat pengobatan meningkat dari 55% pada tahun 1972 menjadi 74%pada tahun 1980. Disayangkan baru sekitar 49% ibu hamil memeriksakan diri pada berbagai unit pelayanan kesehatan, 15% pada dukun, dan 36% tidak pernah periksa ( SRT 1980 ) . Dari angka-angka yang didapati tampak dengan jelas bahwa persalinan oleh dukun dan dirumah masih masih merupakan cara persalinan yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Sebab-sebab dari hal tersebut adalah kompleks . bukan hanya sosial ekonomi dan sosial budaya yang harus diperhatikan , kita perlu utamakan agar para ibu lebih aman dan tertolong secara baik sewaktu hamil dan melahirkan dengan :

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemeriksaan kehamilan.
  • Untuk menekan angka kesakitan dan kematian sebagai akibat kehamilan dan persalinan perlu diusahakan institusionalisasi persalinan.
Persalinan di klinik , alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan selalu tersedia , akan lebih memberi jaminan daripada bila diadakan dirumah . Dengan demikian dapat diramalkan bahwa jumlah persalinan dirumah akan berkurang. Pelembagaan persalinan di rumah sakit dimana cara dan fasilitas untuk mengawasi persalinan makin lama makin sempurna dengan alat-alat canggih akan menyebabkan pengamanan lambat laun bergeser dari ibu ke janinnya . Angka tindakan operatif khususnya seksio sesarea akan meningkat.  Meskipun operasi seksio sesarea cukup aman , namun perlu diingat bahwa angka kematian maternal masih 2 sampai 46 kali lebih tinggi daripada persalinan pervaginam. Segera setelah partus selesai dan tidak memerukan perawatan lagi , ibu dan bayinya dapat dipulangkan dengan sendirinya dengan Follow-up yang baik. Ini dapat diserahkan pada perawat kesehatan pada perawat kesehatan atau tenaga yang khusus dilatih untuk pekerjaan tersebut disupervisi oleh bidan atau dokter puskesmas. Bila masyarakat aktif diikutsertakan maka sistem rujukan yang merupakan tulang punggung dalam mengatasi komplikasi dapat pula diadakan.


Dewasa ini dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi diharapkan agar secara tepat dapat menentukan keadaan janin yang dikandung dan pula mengenal keadaan persalinan yang akan datang. Dengan adanya alat elektronik , kemajuan-kemajuan dalam pemeriksaan biomedik , dan akhir-akhir ini dengan ultrasonografi, kita dapat meramalkan dengan lebih tepat janin yang dikandung. Dengan kardiotokograf dapat dicatat kontraksi uterus dan sekaligus aktivitas jantung janin. Amnioskopi, pengambilan darah dari kulit kepala janin untuk analisis gas, pemeriksaan air ketuban melalui fungsi abdomen dapat dilaksanakan oleh dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk kepentingan janin yang akan lahir . Pula dapat dilaksanakan registrasi gerakan-gerakan janin, pernapasan janin, penentuan PO2 secara terus-menerus, pulsatility tali pusat, mengadakan fungsi tali pusat secara intravena obat-obatan atau ekstra cairan makanan bila fungsi plasenta kurang baik. Dengan memeriksa air ketuban dapat ditemukan kelainan pada kromosom , gangguan dalam metabolisme dan rakhiskisis. Fetal surgery masa kini dapat dilaksanakan untuk mengkoreksi janin . Dewasa ini dengan biopsi villus korialis dapat ditemukan kelainan-kelainan fatal lebih dini dan pula jenis kelamin mudigah.

Di negara-negara dimana anak laki-laki lebih diinginkan daripada anak perempuan , maka penentuan jenis kelamin menimbulkan banyak permintaan abortus provokatus , tanpa memperhitungkan hak hidup janin yang sedang berkembang. Hal ini merupakan masalah yang rumit, rawan, dan memprihatinkan.

Dalam dekade terakhir ini banyak di publikasikan  in Vitro fertilization ( IVF) , pemindahan embrio, gifht, surrogate mothers yang seharusnya dalam bidang Obstetri dan Ginekologi masih perlu dibina bersama disiplin-disiplin lain. Secara ilmiah perlu dikembangkan penelitian-penelitian. Oleh karena itu, harus ditentukan pedoman yang ketat sesuai dengan sosial budaya bangsa . Jangan sampai seorang anak mempunyai tiga ibu. seorang ibu menyewa ibu yang dapat telur dari seorang ibu donor dan kemudian menjadi pertengkaran antar keluarga-keluarga yang bersangkutan.

Ilmu kedokteran dan teknologi berkembang terus dengan cepat sekali . Disamping kita dapat kemudahan dalam pencegahan , diagnosis, dan pengobatan tentu akan ada bahaya-bahaya dan komplikasinya. Kini perlu dilancarkan pemakaian teknologi biomedika modern yang menimbulkan persoalan bioetika sehingga batas konflik antara teknologi dan hak-hak asasi manusia menjadi hangat. Disamping itu teknologi biomedika modern dapat membuat kita bertindak kurang manusiawi. Maka sebelum terlambat perlu dipikirkan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pelayanan penelitian , pemakaian alat-alat canggih dalam diagnosis dan terapi dengan mempunyai dasar ilmiah dengan indikasi yang tepat. Untuk meniadakan pengaruh negatif dari teknologi biomedika modern disarankan :

  • Pendidikan dokter ditingkatkan dengan tidak melupakan dasar klinik dan etika kedokteran .
  • Pemerintah mengatur pemakaian , pembuatan, dan pemasaran alat dan obat-obatan yang memperhatikan keadaan sosial di Indonesia.
  • Masyarakat di beri cukup pengertian mengenai tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dan obat-obatan yang di berikan , pula mengenai alat-alat yang digunakan.








 
Top