Bagikan Juga!!



Fakfak Papua Barat. Surat KPU Provinsi Papua Barat bernomor 501 semakin marak dibicarakan mulai dari kelompok ojek, Mahasiswa, Pedagang hingga para aktivis local dan politisi elite pun tidak ketinggalan mendiskusikan polemic tersebut. Masyarakat secara keseluruhan mulai diresahkan dengan adanya praktek kecurangan yang dilakukan oleh Bupati terpilih, pada proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Fakfak yang berlangsung pada tahun 2015 lalu. 

Ya mengapa tidak? Pasca perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Fakfak yang telah berlangsung setahun lalu, saat ini baru mulai tercium aroma rekayasa dan kamuflase dikalangan masyarakat umum dengan modus suap-menyuap, dan pembagian proyek dalam rangka menekan pengungkapan fakta autentik mengenai grand desaign kemenangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Buruknya lagi tindakan suap-menyuap dan bagi-bagi proyek tersebut dibarengi dengan modus pengancaman bagi beberapa elite politik di legislatif yang berupaya menggunakan kapasitas dan kapabilitas mereka karena sebuah alasan dasariah untuk mengungkap kebusukan dan kebohongan dimaksud.

Namun seiring dengan rekayasa kemenangan yang diperoleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Fakfak periode 2015-2020. Justru terlihat adanya program strategis yang diluncurkan dan tengah digiatkan yaitu “Gerakan Membangun Kampung Bercahaya” (GERBANG KACA) Ala Kaka Mocha. Programatik ini memberikan sebuah momentum baru dalam rangka merubah wajah kampung menjadi kota. Terinspirasi oleh sebuah catatan klasik dari negeri matahati yaitu Five Sun yang merupakan filosofi dasar programatik ini, tentunya mulai terlihat adanya capaian-capaian keberhasilan dan kesuksesannya.

Ironisnya bagi masyarakat penerima manfaat GERBANG KACA, polemik 501 hanyalah sebuah protes terhadap kegagalan yang diperoleh. Akan tetapi penelusuran terhadap keabsahan surat 501 ternyata dijumpai seribu-satu kebohongan dan kecacatan praktek PILKADA serta sebuah pelanggaran konstitusi. Buruknya lagi sampai saat ini belum terdengar adanya upaya klarifikasi dan konfrensi pers yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Fakfak terhadap tudingan kejahatan politik yang dilakukannya. Entah sebuah ketakutan akan kehilangan jabatan? Atau ketakutan akan munculnya stiqma dari masyarakat terhadap dirinya bahwa pemimpin negeri ini memperoleh jabatannya dengan cara-cara haram? Kita hanya bisa menunggu proses yang tengah diperjuangkan… (Kamrad D)
 
Top