Bagikan Juga!!




SURAT TERBUKA MASARAKAT KABUPATEN FAKFAK
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Perihal : MohonKebijakan Bapak Joko Widodo  Presiden RI Atas Surat KPU RI No.501/KPU/VIII/2015 Tentang Pendaftaran Pasangan Cabup/Cawabup Kabupaten Fakfak.
                    
Kepada Yth,
Bapak Presiden
Republik Indonesia
Di
Jakarta

Dengan Hormat,
          Demi keadilan dan kebenaran Hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami Masyarakat Sipil di Kabupaten Fakfak datang menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, untuk memohon kebijakan dari bapak selaku Presiden Republik Indonesia Pemimpin Pemerintahan Tertinggi di Negara ini Atas Pelanggaran Hukum terkait surat KPU RI No. 501/KPU/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015  perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak yang dilakukan oleh KPU, pada  Pendaftaran kedua tanggal 28 Agustus 2015 s/d 30 Agustus 2015, atas pelanggaran hukum dalam pendaftaran pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahap kedua yang tidak memiliki asas / dasar hukum yang benar sesuai dengan Pasal 89A, Ayat (1), Ayat  (2), Ayat (3) Peraturan KPU No.12 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota,yakni dengan formulasi redaksi surat tersebut diatas pada  point 3 huruf c yang tidak sesuai redaksinya dengan surat sebelumnya yaitu surat edaran KPU No.433/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Pencalonan pada point 2 huruf c. dan surat KPU No. 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada point 3 yang telah melanggar hukum dan ketentuan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Fakfak.

Dengan ini kami datang menghadap dan memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta , kiranya berkenan menerima dan mengabulkan serta mengeluarkan Surat Pembatalan Surat KPU tersebut dalam Pelaksanaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang tidak memiliki dasar Hukum yang benar.

Dikatakan tidak memiliki dasar hukum yang benar dalam pelaksanaan Pendaftaran dan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2015 karena tidak sesungguhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut ini :

1.      Pasal 50 Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10) undang-undang RI No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No.1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

2.      Pasal 89 A,  Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan Umum No.9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3.      Ditambah dengan surat Ederan KPU RI No.433/KPU/VIII/2015, tgl. 3 Agusut 2015 Perihal Pencalonan, dan Surat Edaran KPU RI No. 510/KPU/VIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.


II.    POKOK MASALAH

Bahwa kami sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, dengan perihal tersebut diatas yang mana dapat kami uraikan masalah atau kronologisnya sebagai berikut :

1.  Bahwa dalam penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2015 yang telah dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, khususnya bagi Partai Politik yang bersengketa. KPU Kabupaten Fakfak tidak melakukan penerimaan Pendaftaran secara benar dan betul sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2), pasal 36 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), pasal 38 ayat (2), pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 42A, pasal 55, pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2.   Bahwa kemudian dikeluarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak yang meminta untuk melakukan penelitian berkas melalui verifikasi administrasi dan faktual secara trasnparan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Fakfak, maka ditetapkanlah bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat Pencalonan dan syarat Calon hanya 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yaitu Drs Mohammad Uswanas, M.Si (calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluakan, M.Si (calon Wakil Bupati) yang diajukan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, PBB dan PAN.

3.  Bahwa kemudian berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan Faktual tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dan Panwaslu Kabupaten Fakfak, maka KPU Kabupaten Fakfak melaporkan hal ini kepada KPU Provinsi Papua Barat dan kemudian di tindak lanjuti dengan Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 114/KPU.Prov-032/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Ketua KPU RI.

4.  Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Ketua KPU RI mengeluarkan Surat KPU Rl Nomor : 501/KPU/VI1I/2015 tersebut ditetapkan persyaratan sebagai berikut :
a.  Pendaftaran kembali dibuka selama 3 (tiga) hari, yang didahului dengan sosialisasi selama 3 (tiga) hari; (Sesuai Ketentuan)
b. Partai Politik yang ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, atau belum mendaftarkan Pasangan Calon pada masa pendaftaran, dapat mendaftarkan pasangan calon; (Sesuai Ketentuan)
c.  Calon atau pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mendaftar atau didaftarkan.(Tidak Sesuai Ketentuan)

5.  Bahwa point 4 (c) diatas dalam Surat KPU Rl Nomor : 501/KPU/VI1I/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sangat melanggar dan bertentangan dengan Peraturan KPU No.12 tahun 2015 dan surat edaran KPU No. 433/KPU/VIII/2015 seperti uraian berikut ini :
a)     Pasal 89A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimanaberikut ini :
(1)    Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2)    Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)    Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihandiselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

b)     Point (3) Surat Edaran KPU Nomor 510/KPU/VIII/2015 tertanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang berbunyi :
”Dalam hal pasangan calon kurang dari 2 (dua), sesuai ketentuan pasal 89A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran dengan berpedoman pada Surat Edaran KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015”.

c)      Point (2) Surat Edaran KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 perihal Pencalonan, yang berbunyi :
”Memperhatikan ketentuan Pasal 89A Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, apabila berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon, pendaftran dibuka kembali dengan ketentuan :
a.    Dilaksanakan dengan melakukan penetapan penundaan tahapan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian perbaikan syarat calon, melakukan sosialisasi selama3 (tiga) hari sosialisasi, dan membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
b.    Partai Politik yang ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau yang belum mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran, dapat mendaftarkan pasangan calon;
c.   Calon atau Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mendaftar atau didaftarkan”.

Dengan demikian Pokok masalah yang paling mendasar yang perlu di garis bawahi adalah proses pembukaan Pendaftaran PILKADA Fakfak tahap kedua tgl. 28 Agustus 2015 s/d 30 Agustus 2015, sesungguhnya tidak ada calon atau pasangan calon yang dapat di tetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, karena semua Partai Politik maupun Calon atau Pasangan Calon sudah mendaftarkan diri pada pendaftaran pertama tanggal 26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015 dan sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk diterima dalam pendaftarannya kedua pada tanggal 28 Agustus 2015 s/d 30 Agustus 2015.

Karena Partai dan pasangan calon yang mendaftar pada pendaftaran kedua itu sama seperti pada pendaftar pertama yang sudah tidak memenuhi syarat atau di tolak  yaitu 1 pasangan atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, MTp dan Abdul Rahman, SE dari Partai Pengusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan pasangan calon atas nama Ivan Ismail Madu dan Drs. Fransiskus Hombore, M.Si dari Partai Pengusung Golongan Karya (GOLKAR), serta pesangan atas nama Inya Bay dan Drs. Said Hindom, M.Si dari Partai Pengusung Golongan Karya (GOLKAR).

Melihat Proses tersebut diatas, sesungguhnya KPU Pusat dan KPU Kabupaten Fakfak sebagai penyelenggara Pemilu yang mengerti tentang aturan PILKADA seharusnya menetapkan penundaan PILKADA Kabupaten Fakfak dan mengajukan untuk pemilihan susulan karena hanya satu pasangan saja yang menuhi syarat. Kenapa KPU mengutip dan merubah kata atau kalimat dalamPasal dan atau ayat yang seharusnya ada padaPasal 89A  Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), peraturan KPU No.12 tahun 2015 yang dengan sangat jelas dapat dilihat dan dibaca pada surat KPU RI No.501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak (Surat inihanya ditujukan pada KPU Kabupaten Fakfak).
Dan juga dalam Surat KPU No.433/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Pencalonan serta Surat KPU No.510/KPU/VIII/2015, tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditujukan kepada semua Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



III. DASAR HUKUM


Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, pemohon mempunyai hak Konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga Negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.Bahwa menurut ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang seadil-adilnya serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.   
Mengacu pada dasar hukum tersebut, yang harus digunakan dalam proses pendaftaran kembali Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, sesungguhnya sudah jelas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti yang disampaikan dibawah ini :
1.  Bahwa Pasal 50 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;

2.  Bahwa Pasal 89 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

3.  Bahwa Pasal 90 poin (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

4.  Bahwa Pasal 89A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

5.  Bahwa dengan demikian sesungguhnya ada pernyataan dan kata-kata yang dirubah dan /atau dihilangkan dalam SuratKPU RI No.501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 pada point 4c yang menyatakan bahwa, “Calon atau Pasangan Calon yang telah di tolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat  dapat mendaftar atau didaftarkan”, kalimat ini membuat penafsiran yang sangat salah sehingga membuka ruang yang salah juga bagi KPU Kabupaten Fakfak dalam penerapan aturan KPU tersebut  yang berakibat Cacat Hukum pada PILKADA Kabupaten Fakfak tahun 2015 pada saat Pendaftaran tahap kedua dari tanggal 28 Agustus 2015 s/d 30 Agustus 2015, yang sesungguhnya KPU Kabupaten Fakfak harus menetapkan Keputusan Penundaan seluruh tahapan dan Pemilu yang diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya (mengikuti pemilu tahun 2017).
6.  Bahwasesungguhnya pernyataan dan atau kata-kata yang benar menurut Pasal 89A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum No.9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Ayat (2) pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memiliki persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.
7.  Bahwa yang sesungguhnya pernyataan dan atau kata-kata yang benar menurut point (2) surat edaran KPU RI No.433/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Pencalonan yang berbunyi Memperhatikan ketentuan Pasal 89A Peraturan KPU RI No.9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.12 tahun 2015 apabila hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon, pendaftaran dibuka kembali dengan ketentuan yang benar adalah Point (2)c yaitu“Calon atau Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mendaftar atau didaftarkan” 


IV. ANALISIS HUKUM

Berdasarkan pokok permasalahan yang disampaikan dalam surat KPU RI No.501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal  Pendaftaran Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Provinsi Papua Barat . Yang tidak memiliki asas / dasar hukum yang kuat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti diuraikan dibawah ini :

1.  Bahwa sesuai pasal 50ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang Undang, dinyatakan bahwa :
(8)    Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
(9)    KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Dengan demikian berdasarkan pasal 50 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), maka seharusnya KPU, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Fakfak dalam membuka kembali pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak harus merujuk pada Peraturan KPU, pada PasalKPU Pasal 89A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan KPU RI No.12 Tahun 2015bukan merujuk padaSuratKPU  Nomor 501/KPU/VIII/2015. Oleh karena itu sangatlah tidak mendasar,proses pembukaan kembali pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tersebut mengacu pada Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 yang sifatnya surat biasa yang sangat bertentangan dengan peraturan diatas. Pada saat pembukaan kembali pendaftaran tidak ada Partai Politik maupun Calonatau Pasangan Calon yang memenuhi syarat lagi untuk di daftarkan pada KPU Kabupaten Fakfak.

2.  Sesuai Pasal 89 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa ”sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pencalonan”. KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembukaan pendaftaran kembali karena pada tahapan pendaftaran pertama dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2015 hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yang memenuhi syarat An. Drs Mohammad Uswanas, M.Si (calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluakan, M.Si (calon Wakil Bupati) yang diajukan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, PBB dan PAN.KPU Kabupaten Fakfak seharusnya menetapkan lebih dahulu tahapan pencalonan,dimana penetapan penundaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 90 poin (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3.  Sesuai Pasal 90 poin (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dinyatakan bahwa ”penundaan tahapan pencalonan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota... dst.... Secara ideal harusnya hal ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak, dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak agar dapat diketahui sebab musabab dari proses penundaan tahapan pencalonan tersebut. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak melalui Panitia Khusus Pilkada Fakfak dapat melakukan investigasi dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam menetapkan Tahapan Pencalonan serta membuka kembali pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Dikarenakan tidak adanya pemberitahuan penundaan tahapan pencalonan kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Fakfak, dengan demikian, maka pembukaan pendaftaran pasangan calon oleh KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2015 adalah cacat prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sehingga harus dinyatakan tidak sah;

4.  Sesuai Pasal 89APeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa :
(1)    Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2)    Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)    Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihandiselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”
Ini berarti KPU seharusnya bersandar dan berdasar pada ketentuan pasal 89A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam melakukan Penundaan Pencalonan dan membuka kembali Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak,bukan bersandar dan berdasar kepada surat KPU RI Nomor : 501/KPU/VI1I/2015 tanggal 21 Agustus 2015yang isinya pada point (c) yang bunyinya“ Calon atau Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mendaftar atau di daftarkan”bertentangan sekali dengan pasal 89A ayat (2)yang menyatakan bahwa“ Pasang Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dengan demikian seluruh ketentuan mengenai prosedur dan syarat pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 89A harus dijalankan secara konsisten, termasuk ketentuan ayat (2) yang menegaskan bahwa calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat / ditolak tidak dapat mendaftar atau didaftarkan.

Mengingat Surat KPU RI Nomor : 501/KPU/VI1I/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tersebut bukanlah sebuah peraturan melainkan hanya surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka hal itu tidak beralasan hukum untuk dipakai sebagai dasar untuk membuka kembali pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Karena sebagai lembaga yang memiliki kewenangan didalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU seharusnya  bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada surat KPU yang justru bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

5.  Bahwaisi Surat KPU RI Nomor : 501/KPU/VI1I/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tersebut juga tidak konsisten dengan beberapa Surat Edaran KPU yang dikeluarkan sebelumnya, antara lain Surat Edaran Nomor 433/KPU/VIII/2015 point 2 a, b, dan c tertanggal 3 Agustus 2015 dan Surat Edaran KPU Nomor 510/KPU/VIII/2015 tertanggal 23 Agustus 2015 point 3. Baik Surat Edaran KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 maupun Surat Edaran KPU 510/KPU/VIII/2015 intinya menekankan bahwa pasangan calon yang telah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, tidak dapat diajukan/didaftarkan kembali.
6.  Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2015 adalah tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana tersebut diatas menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta membuat kita semua menjadi bingung oleh karena tanpa dilandasi suatu payung hukum yang telah ada sebelumnya sebagai dasar ataupun pedoman yang harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kalaupun KPU Kabupaten Fakfak mau menerapkan aturan pilkada Kabupaten Fakfak tersebut maka seyogyanya aturan itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum proses pemilihan berlangsung sehingga semuanya jelas dan terang benderang apakah diatur dalam perundang-undangan maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2015.

V. KESIMPULAN


Berdasarkan dalil-dalil  yang disampaikan diatas  yang didukung dengan dasar hukum yang sangat jelas dari Undang-undang RI No.8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan RI No.12 tahun 2015  tentang perubahan atas peraturan KPU RI No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka pemohon dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.   Bahwa mengingat surat KPU RI No. 501/KPU/VIII/2015 tersebut bukanlah sebuah peraturan melainkan hanya surat biasa yang tidak memiliki  kekuatan hukum apapun. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat. Maka KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat dan/atau KPU Kabupaten Fakfak seharusnya bersandar pada Undang-Undang RI No.8 Tahun 2015 tentang PILKADA, Peraturan  KPU RI No.12 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU RI No. 433/KPU/VIII/2015 dan bukan pada surat KPU RI No.501/KPU/VIII/2015 yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2.    Bahwa Pasal 89A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah satu-satunya dasar yuridis hukum yang sah mengatur mengenai pembukaan kembali pendaftaran,apabila hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 89A yang bunyinya“Dalam Hal Berdasarkan hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tidak ada atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan KPU Provinsi/KUP Provinsi/ Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Paling lama 3 (tiga) hari”. Dengan demikian seluruh ketentuan mengenaiprosedur dan syarat pembukaan kembali pendaftaran sebagaimanadiatur dalam Pasal 89A harus dijalankan secara konsisten, dan taat hukum termasukketentuan ayat (2) Pasal 89A yang bunyinya “Pasangan Calon yang telah di tolak atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. yang menegaskan bahwa telah ditolak atau yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak tidak dapat mendaftar ataudidaftarkan. Dan Ayat 3 Pasal 89A yang bunyinya “ Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon  atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota Menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya”.

3.    Bahwa dengan demikian, pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Fakfak harus dinyatakan cacat prosedur karena KPU Kabupaten Fakfak tidak pernah melakukan pleno penundaan tahapan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan : “Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pencalonan”. Selanjutnya Pasal 90 poin (b) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan “penundaan tahapan pencalonan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota...dst......

4.   KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Fakfak sudah melanggar asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam undang-undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Jo. Peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No.13 tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No.1 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

5.  KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat, dan KPU Kabupaten Fakfak sudah melanggar sumpah / janji yang diucapkan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.   

VI. HAL YANG DIMOHON

Memperhatikan semua aturan dan ketentuan yang sudah diuraikan diatas, kami minta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, agar berkenan untuk mengabulkan permohonan ini, sesuai dengan kewenangan Bapak selaku Presiden Republik Indonesia. Adapun permohonan kami adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya yaitu :

       a.     Membatalkan  Surat KPU RI No.501/KPU/VIII/2015  tanggal 21 Agustus 2015 perihal pendaftaranpasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, karena tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Pasal 89A ayat (1),ayat (2), ayat (3) peraturan KPU RI No.12 tahun 2015.
       b.     Memerintahkan pada KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan pemilihan susulan di tahun 2017 / 2018 dengan mengacu pada Pasal 50 Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10) UU RI No.8 Tahun 2015 tentang PILKADA dan Pasal 89A, Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) peraturan KPU No.12 tahun 2015.
      
2.   Apabila Bapak Presiden Republik Indonesia berpendapat lain mohon Kebijakan yang seadil-adilnya.
                       

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas berkenan Bapak Presiden  Republik Indonesia kami haturkan banyak terima kasih. 

Fakfak, 22 April 2017
Hormat Kami

Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Fakfak
(  F O R M A S I  )
 
Top